Tentang DPMPTSP

Salah satu indikator pemerintahan yang baik adalah tersedianya pelayanan publik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengaksesnya dan adanya kepastian waktu, biaya, aman, nyaman serta ramah.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan publik seoptimal mungkin, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Khususnya pelayanan publik di bidang perizinan, Pemerintah Kabupaten Sragen telah membentuk lembaga pelayanan perizinan melalui berbagai tahapan, sebagai berikut:

  1. Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Operasional UPT secara resmi dilaksanakan  1 Oktober 2002. Kebijakan ini didukung sepenuhnya oleh legislatif melalui surat Ketua DPRD Sragen Nomor 170/288/15/2002 tangggal 27 September 2002 perihal Persetujuan Operasional UPT Kabupaten Sragen.
  2. Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dengan dasar Peraturan Daerah No.15 Tahun 2003 Tentang Pembentukan SOTK KPT.
  3. Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu (BPT) dengan Perda No. 4 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perda Kab. No.15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen.
  4. Pembentukan Badan Perijinan Terpadu (BPT) dengan Perda No.15 Tahun 2008 Tentang SOTK Badan Perijinan Terpadu (BPT).
  5. Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dengan Perda No.5 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda Kab. Sragen No.15 Tahun 2008.
  6. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen

 

Keberadaan UPT, yang kemudian berubah menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), Badan Pelayanan Terpadu (BPT), Badan Perzinan Terpadu (BPT),  Badan Perzinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dan yang terakhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan di bidang perizinan dengan prinsip dapat dipercaya, mudah, murah, cepat dan transparan melalui satu pintu (one stop service). Artinya, segala urusan yang berkaitan dengan ijin–ijin yang semula tersebar di beberapa satuan kerja dapat diselesaikan di DPMPTSP yang memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas tentang target waktu yang pasti, prosedur jelas dan biaya yang transparan.