BPTPM Sragen Usulkan Penyeragaman PTSP Nasional

  • 0

BPTPM Sragen Usulkan Penyeragaman PTSP Nasional

Tags :

Category : Berita

SRAGEN, suaramerdeka.com – Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Pemkab Sragen bakal mengusulkan adanya penyeragaman bagi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara nasional.

Usulan ini telah disampaikan saat kunjungan kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani ke Sragen, belum lama ini.

“Usulan itu kami rangkum menjadi sebuah buku dan sudah kami serahkan saat kunjungan Menpan RB dan Kepala BKPM di Sragen lalu,” kata Kepala BPTPM Tugiyono ketika ditemui.

Usulan penyeragaman PTSP secara nasional perlu dilakukan, karena selama ini masih banyak nomenklatur yang berbeda untuk PTSP. Ada yang sudah menjadi badan atau dinas, namun masih ada yang berupa kantor atau unit.

Menurut Tugiyono, nomenlatur yang paling cocok untuk PTSP adalah menjadi sebuah badan yang sifatnya koordinasi, seperti yang ada di Sragen, sementara dinas lebih bersifat kekhususan.

Namun meski yang ada di Indonesia berbeda-beda, tetapi apa pun bentuk nomeklaturnya itu sudah menjadi embrio untuk PTSP secara nasional. Selain itu, selama ini ada tiga lembaga tinggi yang ikut mengurusi masalah PTSP. Yakni Kemenpan RB, BKPM dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Hal ini seringkali membuat bingung PTSP yang ada di daerah, karena mereka memiliki tiga induk sekaligus,” tandas Tugiyono.

Hal ini seringkali membuat duplikasi peraturan yang seringkali esensinya sama,meski berlaku untuk pusat dan daerah. Misalnya saja Menteri yang menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) dan Kepala BKPM yang menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) tentang sebuah persyaratan perizinan.

Salah satu contohnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mensyaratkan adnya salah satu izin. Tetapi di BKPM juga ada aturan yang sama.
Solusi dari masalah itu adalah penerbitan salah satu izin yang bisa difungsikan untuk keduanya, baik untuk daerah atau pusat.

Kebijakan-kebijakan seperti ini lah yang mendapat perhatian dari BPTPM dan telah disampaikan kepada KemenpanRB dan Kepala BKPM. Tugiyono menegaskan, pihaknya telah mendapat undangan dari Kemenpan RB dan BKPM untuk membahas hal ini guna keharmonisan PTSP.


Leave a Reply